HPI : Perlu Ada Aturan Tegas di Raja Ampat
Monitorbogor.com – Siapa yang tidak kenal dengan panorama dan keindahan bawah laut di Kepulauan Raja Ampat (R4) Papua Barat, wisata yang indah menghadirkan 99% biota laut di dunia ini.
keindahannya menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun dunia bahkan keindahan Raja Ampat dijuluki “Surga yang tertinggal di bumi” namun ditempat terindah itu, kini puluhan pramuwisata lokal yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Raja Ampat resah dengan hadirnya oknum pramuwisata gelap.
Kehadirannya di Kepulauan Raja Ampat dikhawatirkan bukan hanya akan merusak keindahan trumbu karang karena tidak mempunyai standarisasi pengetahuan tentang biota laut dan konservasi, namun juga dapat merusak persaingan harga pramuwisata lokal dan pendapatan retribusi daerah. Dimana saat ini, banyak masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pramuwisata, dibawah naungan perusahaan-perusahan travel lokal.
Namun dewasa ini, iklim usaha travel-travel lokal mulai terganggu akibat adanya travel-travel dan pramuwisata dari luar daerah, utamanya banyak orang asing yang berlibur sambil cari untung, Minggu 09/01/2022.
Hal ini di jelaskan Eddy Kharolina selaku Dewan Kode Etik HPI Raja Ampat melalui sambungan telpon, menurutnya kehadiran guid diluar Raja Ampat bahkan sudah marak sejak sebelum pandemi.”Sebenarnya sebelum pandemi sudah ada problema mengenai tour guid di Raja Ampat, kita sebut gelap juga susah karena regulasinya juga belum jelas, kita anggap saja tour guid diluar dari organisasi di Raja Ampat. Karena Raja Ampat kan ada organisasinya, sudah ada travel yang betul betul hidup di Raja Ampat, Sorong dan sekitarnya,” terangnya.
“Tapi seiring berjalannya waktu sering kita ambil contoh seorang traveler yang ikut trip tour, dia bisa ambil nomer telpon boat rental dia bisa ambil owner home stay, merancang biayanya kemudian dibikin tour, tentuitu lebih murah,” sambung Eddy.
Murahnya harga trip pramuwisata di luar pramuwisata lokal disebabkan banyak prosedur yang tidak dilalui diantaranya tidak membayar beberapa ketentuan yang telah ditetapkan.
“Tentu harga tournya dia itu lebih murah, karena kesatu dia tidak membayar gaji lokal, kedua dia langsung berinteraksi dengan owner-owner resort atau boat, sedangkan travel lokal itukan dia perlu provit bayar pajak, dia bayar guid lokal dan retribusi juga biaya ini itu, ikut kegiatan dan segala macam dan yang lebih penting,” terangnya.
“Regulasi seperti pembayaran regritrasi, pendaftaftaran online yang juga diharuskan bayar diving yang domestik dan lokal, mereka gak perlu bayar itu semua, mereka tidak mau mereka punya harga, mereka lebih murah itu mempersulit travel lokal dan guid lokal, karena mereka tidak menggunakan keduanya ini,” sambung Tomy.
Eddy melanjutkan oknum guid gelap atau pramuwisata diluar HPI Raja Ampat tidak memberikan kontribusi daerah meski belum ada aturan resmi terkait hal itu.
“Kontribusi kalau untuk trip gelap gak ada kontribusinya pada daerah, kontribusinya hanya bayar boat, bayar rumah makan resort dan home stay, mereka tidak bayar pajak di Sorong dan Raja Ampat,” jelasnya.
Kehadiran oknum pramuwisata gelap dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi ekosistem dan biota laut di Kepulauan Raja Ampat karena rata- rata minim akan pengetahuan konservasi alam di Raja Ampat.
“Sebagian besar mereka berbasis pada bisnis mereka tidak punya pendidikan konservasi, mereka hanya bernaluri bisnis mereka tidak akan tau kalau tamu tamu tidak boleh menginjak karang, tidak boleh menyentuh binatang biota laut mereka tidak tau bahwa jangan menyarankan tamu mereka membeli kenari, mereka tidak tau lobster juga sudah terbatas mereka yang penting tamu saya happy senang bayar murah nanti dapat lagi, dengan kata kata saya tidak merusak iyah,” paparnya.
Eddy berharap Pemeritah Daerah Kabupaten Raja Ampat membantu HPI agar lebih tegas membuat aturan dan regulasi tentang pramuwisata atau usaha tour and travel di Raja Ampat terkait kehadiran oknum pramuwisata diluar Raja Ampat, hal ini agar Raja Ampat dapat terus terjaga dan tetap menjadi zona eklusif.
“Harapan kita sangat berharap pemerintah menbantu kita mempunyai aturan dalam mererapkan regulasi yang jelas dan tegas misal membuat kartu pin, Kan bisa neh dibuat tim satgas di Sorong diperiksa semua yang mau berangkat, ya klalau dari ibukota Waisai tentu bisa dipantau siapa yang berangkat, tapi dari sorong tidak bisa, karena begitu banyak pelabuhan, mereka bisa lolos dari mana saja, kita harus punya tim satgas dari pemerintah, dari asosiasi dari HPI, anggaplah tim gabungan,” pungkasnya. (H3n)
