Dorong Percepatan Kinerja, Bupati Bogor Lakukan Rotasi Pejabat
Monitorbogor.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, kembali melakukan rotasi dan melantik 53 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Bogor pada Kamis (26/6) ini merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi kinerja birokrasi dan memastikan program prioritas berjalan optimal.
Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa penempatan pejabat baru ini murni didasarkan pada pertimbangan profesionalisme dan kebutuhan organisasi. Ia memastikan seluruh proses telah melalui verifikasi ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Mutasi, rotasi, dan promosi jabatan adalah hal yang wajar. Ini bukan berdasarkan suka atau tidak suka, bukan pula karena kedekatan,” ujar Bupati Rudy Susmanto.
Ia menekankan bahwa perpindahan jabatan bukanlah bentuk hukuman atau indikasi kesalahan, melainkan bentuk kepercayaan dan pengakuan terhadap kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Bapak dan ibu kami pindah, bukan berarti bapak dan ibu punya kesalahan. Tidak, justru bapak dan ibu memiliki kemampuan di tempat yang baru, agar tempat baru lebih bersinar seperti yang bapak dan ibu pimpin sebelumnya,” tambahnya.
Bupati Rudy Susmanto menjelaskan bahwa pelantikan ini dilaksanakan sebelum masa jabatan enam bulan berakhir, untuk memastikan seluruh tahapan dan prosesnya terverifikasi dengan baik. Proses ini melibatkan perizinan dari berbagai instansi, yaitu:
Izin Gubernur Jawa Barat: Pelantikan ini telah mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Barat.
izin Badan Kepegawaian Nasional (BKN): Para pejabat yang dilantik telah terverifikasi dan mendapatkan izin dari BKN.Izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri):
Izin tertulis resmi dari Mendagri juga telah diperoleh.
“Langkah-langkah tersebut kami ambil supaya kami tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Terakhir, Rudy Susmanto meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk membangun komunikasi yang baik, tidak hanya di internal pemerintahan tetapi juga dengan seluruh elemen masyarakat. (Rls)
